Savitri meminta Bawaslu bertindak fair dengan berpegangan pada UU Pemilu yang menjadi landasan aturan Pemilihan Presiden 2019
"Bawaslu sedang memainkan peranan menzalimi Gubernur DKI Jakarta. Coba Bawaslu belajar lagi, apakah sudah ada penetapan resmi dari KPU tentang simbol resmi pasangan 02 atau 01," ujar Kepala Departemen Hubungan Antar Lintas Partai PP Gekira Partai Gerindra Savitri Wiguna lewat keterangan pers yang diterima wartawan, Selasa (8/1).
Sebelumnya, kehadiran Anies Baswedan di Konferensi Nasional Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12) dinilai sebagai bentuk pelanggaran oleh Bawaslu. Oleh Bawaslu Bogor, tindakan Anies dinilai menguntungkan salah satu calon.
Pada acara itu, Anies mengacungkan pose dua jari yang identik dengan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto- Sandiaga Uno. Anies pun terancam pidana penjara tiga tahun jika dugaan itu terbukti sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
"Kalau itu kepala daerah dari kubu oposisi, cepat sekali respon Bawaslu, bahkan sampai ancaman hukuman. Tapi kalau menyangkut kepala daerah pendukung penguasa, Bawaslu sunyi dan hening," ujar caleg DPRD DKI di Dapil Jakarta Timur ini.
Savitri mengungkit momen Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Menkeu Sri Mulyani yang kedapatan mengacungkan satu jari dalam acara sesi foto International Monetary Fund (IMF) di Bali, beberapa waktu lalu.
Dia juga merujuk sejumlah kepala daerah di Riau yang terang-terangan mengangkat satu jari dan memberi dukungan kepada pasangan capres nomor 1 Joko Widodo-Ma'ruf Ahmin.
"Silakan masyarakat menilai. Apakah demokrasi sudah berjalan sesuai rel, atau demokrasi yang berjalan sesuai instruksi penguasa," ujarnya.
Savitri berharap, Bawaslu tegak lurus terhadap aturan. Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk membuat Pemilu ini berjalan adil dan sesuai aturan. Sikap semena-mena terhadap kelompok yang tidak sejalan dengan penguasa hanya akan menurunkan kualitas dan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggaraan Pilpres 2019. [rol]