Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan pergeseran kebijakan luar negeri Australia tersebut dalam pidatonya di Sydney, New South Wales (NSW), pada Sabtu (15/12/2018) dengan alasan itu adalah posisi yang "seimbang" dan "terukur".
"Australia sekarang mengakui Yerusalem Barat, yang menjadi pusat Knesset [parlemen Israel] dan banyak lembaga pemerintahan, adalah ibu kota Israel," kata Scott Morrison.
"Selain itu, dengan mengakui komitmen kami terhadap solusi dua negara, Pemerintah Australia juga telah memutuskan untuk mengakui aspirasi rakyat Palestina atas sebuah negara masa depan dengan ibukotanya di Yerusalem Timur."
PM Scott Morrison juga menyatakan Australia menunda memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv namun sebuah kantor perdagangan dan pertahanan akan didirikan di Yerusalem Barat.
"Kami berencana memindahkan kedutaan kami ke Yerusalem Barat praktis ketika sarana pendukungan dan pasca pemindahan rampung disusun."
Dia mengakui keputusannya untuk mempertimbangkan masalah itu menuai kecaman tetapi Australia memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya tentang masalah ini.
"Ketika Anda melihat pengaruh luar biasa kami, baik dalam pembentukan negara Israel dan kemitraan kami dengan negara tersebut selama bertahun-tahun, sulit untuk mengatakan bahwa pengaruh Australia kecil. Sebaliknya pengaruh Australia cukup hebat," kata Morrison.
"Jadi, sementara suara Australia dan megafon yang kita miliki tidak sebesar kekuatan besar - itu memang benar.
"Tapi saya harus mengatakan, sejak saya mengangkat masalah ini beberapa bulan yang lalu, orang-orang sangat ingin tahu apa yang akan kami katakan."
'Sabotase upaya perdamaian'
Jaringan Advokasi Palestina Australia mengatakan mereka kecewa dengan rencana Perdana Menteri Australia, yang menurut mereka akan merusak proses perdamaian.
"Sikap ini tidak melayani kepentingan Australia, sebaliknya akan melemahkan hubungan perdagangan dan keamanan Australia dengan mitra regional, dan mungkin dapat memperburuk reputasi internasional kami dengan menyelaraskan Australia dengan pemerintah Trump dan Netanyahu melawan konsensus internasional yang luar biasa mengenai status Yerusalem," kata presiden APAN, Uskup George Browning.
"Ini menyabotase setiap kemungkinan nyata untuk tercapainya perjanjian yang adil di masa depan."
Pengumuman ini disampaikan pada hari istirahat bagi orang Yahudi, yang dikenal sebagai hari Sabat, yang berarti Dewan Eksekutif Yahudi Australia tidak dapat secara resmi memberi tanggapan.
Lembaga itu merujuk pada sebuah pernyataan yang diterbitkan Oktober lalu yang mengatakan lembaga mereka telah lama menyerukan agar Australia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Setiap negara memiliki hak untuk menentukan di mana di dalam wilayah kedaulatannya, ibu kotanya harus ditempatkan," katanya.
"Yerusalem adalah ibu kota negara Yahudi sejak 3.000 tahun silam dan akan tetap demikian hingga hari ini. Menyadari fakta sederhana ini tidak akan menghalangi kesepakatan masa depan antara Israel dan Palestina dan kami menyambut baik penegasan Perdana Menteri Australia atas dukungan untuk solusi dua negara terkait konflik yang terjadi."
Opisisi kritik pemindahan kedutaan
Pemimpin Oposisi Federal, Bill Shorten, menggambarkan keputusan PM Scott Morrison untuk tidak segera memindahkan kedutaan sebagai "kekalahan yang memalukan".
"Saya tidak yakin ketika dia terburu-buru mengumumkan pemindahan kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Jerusalem Barat dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan," kata Bill Shorten.
"Saya tergoda untuk berpikir itu adalah kesalahan mendasar yang dilakukan oleh Perdana Menteri."
Bill Shorten mengatakan pemerintah Buruh akan membatalkan keputusan untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel.
Dia mengatakan penanganan yang dilakukan Scott Morrison terhadap masalah itu telah merusak reputasi Australia.
"Kekhawatiran saya adalah PM Morrison tidak hanya telah melakukan kemunduran politik, tapi saya khawatir dia juga telah membuat Australia terlihat bodoh di panggung internasional."
Scott Morrison, di hari-hari terakhir pemilihan di wilayah Wentworth, mengumumkan bahwa dia sedang meninjau kebijakan lama Australia untuk mengakui Tel Aviv sebagai ibu kota, di mana kedutaan besar Australia saat ini berada.
Pada saat itu, ia menyangkal bahwa langkah itu bertujuan untuk memenangkan pemilih Yahudi di wilayah pemilihan tersebut yang akhirnya kalah oleh kandidat dari partai independent Kerryn Phelps.
Warga Palestina bereaksi dengan terkejut dan cemas atas saran memindahkan kedutaan besar Australia tersebut dan memperingatkan bahwa Australia berisiko menjadi "paria internasional".
Pejabat tinggi dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) membenarkan pada bulan Oktober bahwa mereka belum dikonsultasikan sebelum PM Scott Morrison mengumumkan rencana pemindahan kedutaan besar Australia tersebut.
Pengumuman itu juga turut memicu kemarahan dari Indonesia dan menyebabkan perjanjian perdagangan pasar bebas yang penting bagi kedua negara dalam ketidakpastian.
Kesepakatan final perjanjianperdagangan bebas Australia-Indonesia, yang diumumkan PM Scott Morrison dan Presiden Indonesia Joko Widodo di Bali pada bulan Agustus, yang proses negosiasinya telah berlangsung selama 8 tahun dan diharapkan akan ditandatangani akhir tahun ini akan memberikan keuntungan jutaan dollar bagi eksportir Australia dan sektor pendidikan.
Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan merupakan pendukung kuat wilayah Palestina.
Setelah pengumuman dilakukan oleh Scott Morrison, Kementerian Luar Negeri Indonesia menerbitkan tanggapan yang mempertanyakan keputusan Australia tersebut dan mendesak Australia untuk tidak merelokasi Kedutaan Besarnya. Indonesia juga minta Australia dan semua negara anggota PBB untuk segera mengakui Negara Palestina.