Penarikan ini sebagian besar bersifat prosedural, namun merupakan pukulan baru bagi UNESCO yang didirikan bersama dengan AS pasca Perang Dunia II untuk mendorong perdamaian.
Pemerintahan Presiden Donald Trump menyampaikan pemberitahuan mundurnya AS itu pada Oktober 2017, yang diikuti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak lama kemudian.
UNESCO, yang berkantor di Paris, dikecam oleh para kritikus sebagai wadah yang bias anti-Israel karena mengecam pendudukan Israel terhadap Yerusalem Timur, menyatakan situs-situs kuno Yahudi sebagai situs warisan Palestina, dan memberikan keanggotaan penuh kepada Palestina pada 2011.
"UNESCO adalah badan yang terus menulis ulang sejarah, antara lain, dengan upaya untuk menghapus koneksi Yahudi ke Yerusalem," kata Dubes Israel untuk PBB Danny Danon, seperti dilaporkan Anadolu, Rabu (2/1/2019).
"Israel tidak akan menjadi anggota sebuah organisasi yang tujuannya adalah bertindak menentang kami, dan menjadi alat yang dimanipulasi oleh musuh-musuh Israel,” ujar Danon.
AS sendiri sudah menuntut “reformasi fundamental” di badan yang sangat dikenal karena program Warisan Budaya untuk melindungi situs-situs kebudayaan dan tradisi tersebut.
UNESCO juga berupaya memulihkan pendidikan bagi anak perempuan, mempromosikan pemahaman tentang horor akibat holocaust, dan membela kebebasan media.
Dalam hal keuangan, mundurnya AS dan Israel dari UNESCO tidak memberi dampak besar karena badan itu sudah menghadapi pemangkasan anggaran besar-besaran sejak 2011, ketika AS dan Israel sama-sama berhenti membayar iuran setelah Palestina dinyatakan sebagai anggota penuh badan itu.
Sejak saat itu, AS yang sebelumnya menyumbangkan sekitar 22 persem dari total anggaran UNESCO, menunggak iuran 600 ribu dolar yang sedianya dibayar pada UNESCO.
Ini juga menjadi salah satu alasan keputusan Trump untuk menarik AS dari UNESCO, sementara Israel kini berhutang sekitar tiga juta dolar.
Direktur Jendral UNESCO Audrey Azoulay menjabat tepat setelah Trump mengumumkan mundurnya AS. Azoulay, yang keturunan Yahudi dan Maroko, memimpin peluncuran situs pendidikan holocaust dan pedoman pendidikan pertama PBB tentang gagasan melawan anti-Semitisme; gagasan yang mungkin merupakan jawaban terhadap keprihatinan AS dan Israel.
Para pejabat mengatakan banyak hal yang disebut AS sebagai alasan mundur dari UNESCO sebenarnya tidak berlaku lagi. Keberadaan 12 teks tentang Timur Tengah yang diloloskan UNESCO misalnya, merupakan hasil kesepakatan antara Israel dan negara-negara Arab yang menjadi anggota.
Beberapa tahun terakhir ini, Israel marah terhadap beberapa resolusi yang mengesampingkan dan menghilangkan hubungan sejarah negara itu dengan Tanah Suci dan pengakuan resmi atas situs-situs Yahudi sebagai situs warisan Palestina.
Kementerian Luar Negeri AS belum dapat dihubungi terkait hal ini karena berhenti 'beroperasi'.
Sebelumnya Kementerian Luar Negeri AS menyatakan kepada pejabat-pejabat UNESCO bahwa mereka berniat tetap terlibat di UNESCO sebagai “negara pengamat” bukan anggota pada isu-isu non-politik, yang mencakup perlindungan situs Warisan Dunia, upaya memperjuangkan kebebasan pers, dan mendorong kolaborasi dan pendidikan sains.
AS dapat kembali masuk menjadi anggota UNESCO dalam pertemuan dewan eksekutif pada April nanti.
AS pernah mundur dari UNESCO sebelumnya, yaitu pada masa pemerintahan Ronald Reagan pada 1984 karena menilai UNESCO salah dikelola, korup, dan digunakan untuk memajukan kepentingan Uni Soviet. AS bergabung kembali dengan UNESCO pada 2003.