Mahfud MD Sebut Kriteria dalam Memilih Capres 2019, 'Disleding' Netizen

Mahfud MD sebagaimana dilansir Kumparan, mengatakan tentang kriteria calon presiden 2019 - 2024 yang tertuju pada sosok pasangan calon tertentu.

"Saya pasti memilih. Salah jika orang mengatakan Pak Mahfud tidak akan memilih siapa, netral, salah itu. Saya akan memilih dan sudah punya pilihan. Sejak awal orang sudah bisa menduga sebenarnya saya mau milih siapa," kata Mahfud di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/4).

"Saudara kan punya pilihan sendiri-sendiri. Saya juga sudah punya pilihan dan akan memilih tanggal 17 April saya akan memilih dari Yogyakarta," imbuh dia.

Mahfud menjabarkan kriteria calon pemimpin yang akan dipilihnya. Ia menyebut track record hingga kasus pelanggaran hukum menjadi sejumlah pertimbangannya dalam menentukan pilihan.

"Kalau saya ya sudah punya kriteria sendiri ya. Banyak sekali saya punya kriteria. Pertama track record, dia bersih, kemudian tidak pernah terlibat pelanggaran hukum baik itu korupsi maupun kriminal. Kemudian jelas sikapnya terhadap aspirasi," kata dia.

Mahfud menuturkan aspirasi calon pemimpin dapat dilihat dari cara mendengarkan pendapat orang lain. Selain itu, ia juga mengukur pengalaman yang dimiliki untuk memimpin.

"Aspirasi itu artinya orang ini kelihatannya tidak mampu, tapi yang satunya juga tidak tidak begitu bagus. Tapi yang satu lebih aspiratif mendengarkan pendapat orang yang satu ini tidak. Diukur lagi soal tingkat, apa namanya, pengalaman dan sebagainya," tutur dia.

Ia mengatakan setelah dirinya menyebutkan sejumlah kriteria calon pilihannya, ia meyakini masyarakat sudah bisa mengetahui siapa pilihannya. 

"Semua itu dihitung dan saudara bisa mengukur sendiri tentang itu. Tentu dengan ukuran-ukuran tadi saudara sudah menduga, aku Pak Mahfud tuh memilih siapa," pungkas Mahfud.

**

Ungkapan Mahfud MD tersebut, disleding netizen dengan beragam komentar, diantaranya:

Lite version of Ngabalin. https://t.co/TVGylPOEaA

— Notaslimboy (@NOTASLIMBOY) April 15, 2019

Beliau professor, pernah jd hakim MK, pakar hukum. Tapi gak pernah menyeret pelanggar HAM ke ranah hukum malah ke politik.. ane boleh bully Prof @mohmahfudmd gak nih?

— Panembahan Laziale (@dundee_laziale) April 16, 2019

Pak @mohmahfudmd maksudnya pelanggar HAM itu apa yang seperti ini kah???

Bapak Lupa ya dulu pernah berkata macam ini???

Jangan gampang Masuk Angin pak... Angin diluar makin kenceng... 😃😃😃pic.twitter.com/92cBMloIWV

— BP™ (@BangPino_) April 15, 2019

Bringas betul ocehan sekelas prof MD ....bagusnya saya tidak follow dia saya follow prof @KwikKianGie_ aja🙏🙏🙏

— Sedang berjuang (@Mahmud80091689) April 16, 2019

2014 bapak ini ketua timses Prabowo lho. Gimana pertanggung jawabannya?

— Cipta Panca Laksana (@panca66) April 15, 2019

masuk akal jk MD milih 01, sbb kans utk jabatan dan gaji 100jt bisa berlanjut.. sbb jk pilih 02, takut ga dpt apa2.. mudahan semua argumennya sesuai hati nuraninya..

— fhr (@fhr23834577) April 15, 2019

Saya kalau denger sebutan BPIP kok risih, kok gak ada gregetnya, ni orang digaji pakek uang rakyat tapi sangat minim hasil 😂😂😂😂

— EYANKHari 02 (@AchmadSuhariya1) April 15, 2019

Ya wajar ga ada greget nya BPIP sosialisasi pancasila ke kita yg belajar PMP dan ikut penataran P4, mustinya ke bajingan yg ga pernah belajar pancasila tuh, bahkan mungkin sekolahnya dari kecil di luar negri..

— Edi Hermanto (@edimaha233) April 15, 2019