"Karena itu APBN defisit Rp 1.028,6 triliun atau 6,72 persen dalam rangka menalangi dan mendorong perekonomian agar bertahan di tengah tekanan Covid-19 dan itu diharap bisa pulih lagi," ujar Sri Mulyani saat menggelar video conference, Senin (18/5/2020).
Defisit tersebut lebih besar dari besaran defisit yang dipatok pemerintah melalui Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Di dalam Perpres tersebut, besaran defisit anggaran diperkirakan mencapai 5,07 persen dari PDB atau berada di ksiaran Rp 853 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, pelebaran defisit disebabkan oleh penambahan belanja negara yang meliputi tambahan untuk subsidi bunga kepada pelaku UMKM serta perpanjangan diskon tarif listrik hingga bantuan sosial.
Secara lebih rinci, Bendahara Negara itu menyampaikan pendapatan negara di tahun ini diperkiraan menurun dari perkiraan pemerintah dalam Perpres 54/2020 menjadi Rp 1.691,6 triliun. Penerimaan perpajakan menjadi hanya Rp 1.404,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Rp 286,6 triliun.
Sementara belanja negara akan meningkat menjadi Rp 2.720,1 triliun, dari sebelumnya hanya Rp 2.613,8 triliun. Belanja pemerintah menjadi Rp 1.959,4 triliun, namun Transfer ke Daerah dan Dana Desa turun menjadi Rp 760,7 triliun, dari sebelumnya Rp 762,2 triliun.
"Untuk bisa mendanai defisit Rp 1.028,5 triliun atau 6,27 persen, dilakukan melalui pembiayaan dan pengadaan SBN yang sudah diatur dalam Perppu atau SKB Kemenkeu dengan Bank Indonesia," kata Sri Mulyani.
Peningkatan belanja di antaranya disebabkan oleh peningkatan belanja dalam rangka pemulihan ekonomi nasional antara lain berupa subsisi bunga UMKM dengan alokasi anggaran Rp 34,2 triliun, diskon tarif listrik yang diperpanjang hingga September dengan alokasi anggaran mencapai Rp 6,9 triliun, serta bantuan sosial (bansos) tunai dan sembako sampai akhir tahun ini menjadi Rp 19,62 triliun.
Selain itu, pemerintah juga memberikan pembiayaan berupa investasi sebesar Rp 25,27 triliun berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah. Ada juga dana talangan untuk modal kerja kepada beberapa BUMN sebesar Rp 32,65 triliun, dan pembayaran kompensasi untuk pemulihan ekonomi pada tiga BUMN sebesar Rp 94,23 triliun. (Kompas.Com)