"Kami ingin supaya China bersikap serius dalam masalah ini," kata Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, seperti dilansir CNN, Kamis (6/12).
Bachelet mengaku terusik dengan banyaknya laporan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat China di kamp konsentrasi itu. Sebab menurut mereka yang pernah dijebloskan ke sana, seluruh etnis Uighur yang beragama Islam dipaksa memahami propaganda Partai Komunis China.
Sedangkan pemerintah China berdalih kamp itu dibuat guna menekan radikalisme di kalangan etnis Uighur.
Tekanan PBB terhadap China dilakukan sehari selepas Komisioner Kebijakan HAM Jerman, Barbel Kofler ditolak saat hendak mengunjungi kamp itu. Menurut dia, dari sejumlah laporan terlihat pemerintah China menolak kritik dari para aktivis, dan hal itu berimbas kepada penerapan HAM yang buruk.
Dalam rapat dengar pendapat di Markas PBB di New York, Amerika Serikat pada November lalu, sejumlah negara sudah mendesak supaya China mengakhiri perlakukan diskriminatif terhadap etnis Uighur dan para pegiat HAM. Namun, China menyangkal seluruh laporan dan mengabaikan tekanan dengan mengklaim catatan penerapan HAM mereka baik-baik saja dan disebut meningkat selama empat dasawarsa.
Pemerintah China menolak tudingan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Muslim Uighur di Wilayah Otonomi Xinjiang, dengan memaksa mereka masuk ke kamp khusus. Mereka malah menganggap etnis Uighur bukan orang normal dan mencoba 'mendidiknya'.
"Kami mencoba mendidik mereka kembali. Mencoba mengembalikan mereka menjadi orang normal yang menjalani kehidupan sehari-sehari secara lazim," kata Duta Besar China untuk Amerika Serikat, Cui Tiankai beberapa waktu lalu.
Sejumlah orang Uighur yang pernah merasakan dijebloskan ke kamp konsentrasi itu mengaku dipaksa mempelajari propaganda Partai Komunis China setiap hari. Bahkan beberapa mengaku disiksa.
Pemerintah China dikenal berlaku diskriminatif terhadap wilayah Xinjiang dan etnis Uighur yang memeluk Islam. Mereka kerap memberlakukan aturan tak masuk akal, seperti melarang puasa saat Ramadhan, dilarang menggelar pengajian, hingga salat berjamaah. Bahkan aparat China secara ketat menempatkan pos-pos pemeriksaan di seluruh wilayah hingga perbatasan Xinjiang.
Alasan pemerintah China melakukan hal itu adalah untuk mencegah penyebaran ideologi radikal di kalangan etnis Uighur. Namun, dari sisi etnis Uighur, mereka menyatakan justru perlakuan pemerintah China yang memicu radikalisme dan ekstremisme. [ayp/ayp]