Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mendapat peringkat pertama dalam penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Gubernur DKI Anies Baswedan menganggap prestasi ini bisa jadi modal ke depannya.
"Ini menunjukkan adanya kematangan dari masyarakat Ibu Kota di dalam berdemokrasi dan mudah-mudahan ini menjadi modal berharga ke depan," kata Anies usai menerima penghargaan di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (13/12/2018).
Anies mengatakan DKI Jakarta memperoleh nilai tertinggi dalam praktik demokrasi. DKI Jakarta mendapat nilai di atas 80.
"Ini angka-angka yang dihasilkan di sini ditunjukkan bahwa dalam tiga aspek, aspek indeks kebebasan sipil, Jakarta di angka 87,73; indeks hak politik, 80,06; dan indeks lembaga-lembaga demokrasi 87,12. Jakarta menempati posisi tertinggi di Indonesia di antara semua provinsi yang ada," sebut Anies.
Anies berjanji akan terus mempertahankan prestasi tersebut. Bagi Anies, kematangan demokrasi di Ibukota bisa berimplikasi ke banyak tempat.
"Bila di Ibu Kota ada kematangan di dalam berdemokrasi, di dalam menjalankan hak-hak dasar. Maka implikasinya bisa ke banyak tempat," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan baru ada empat provinsi yang indeks demokrasinya berkategori baik. Urutannya adalah DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, Kalimantan Utara dan Kepulauan Bangka Belitung.
"Posisi pertama diduduki DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung," kata Suhariyanto dalam sambutannya.
Meski demikian, Suhariyanto menuturkan tidak ada provinsi yang memiliki indeks demokrasi yang buruk. Dia berharap indeks tersebut dapat menjadi acuan bagi masing-masing pemerintah daerah.
"Dari 34 provinsi tidak yang di bawah 60. Dengan kata lain tidak ada provinsi yang menurut IDI berkategori buruk. Di sisi lain ada 4 provinsi berkategori baik, nilainya di atas 80," sebut Suhariyanto.
