Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui ia pernah melihat laporan tersebut. "Saya tidak tahu. Di Bank Dunia itu kami tidak tahu siapa yang menulis. Bisa saja Bank Dunia, bisa saja expert (ahli). Tapi apapun itu, saya cuma pernah lihat, tapi ada yang bilang begini, begitu," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/1).
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku tidak melihat studi Bank Dunia yang melaporkan pembangunan infrastruktur RI. Bahkan, ia menuding studi Bank Dunia salah kalau menyebut pembangunan infrastruktur membebani perusahaan pelat merah.
"Itu kan studinya Bank Dunia saja. Tapi, kami melihat studinya dia tidak benar. Jauh dari kacamata kami. Kami melakukan semua dengan benar, transparan, dan ketat," tegasnya.
Senada dengan Rini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tak tahu menahu soal laporan InfraSAP. "Saya tidak mengerti laporannya (maksudnya belum lihat), mereka tidak komunikasi," terang dia.
Sedangkan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong dengan singkat menyebut bahwa laporan InfraSAP Bank Dunia sebagai laporan tua.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berkata lain. Ia mengaku sudah pernah membahas laporan Bank Dunia tersebut. Inti laporan itu, sambung dia, untuk penguatan KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) terkait penyediaan infrastruktur.
"Itu sudah dibahas dengan kami waktu itu laporannya. Jadi, yang kami dapatkan dari laporan World Bank (Bank Dunia) adalah kami perlu terus perkuat skema KPBU dan memberikan keyakinan kepada potential investor bahwa investasi di infrastruktur Indonesia itu sudah ada skemanya dan memberikan kepastian," tutur Bambang.
