Fahri menilai, hal itu ironis mengingat KPU adalah lembaga negara yang digaji oleh rakyat. Namun, bukannya memberikan pelayanan terbaik, KPU justru mengancam akan mempolisikan rakyat atas tuduhan penyebaran hoax.
Fahri juga menyinggung kesalahan input data C1 ke aplikasi sistem perhitungan (Situng) yang dilakukan KPU, yang sempat menghebohkan masyarakat di media sosial.
"Kalau rakyat dilapor oleh KPU ke Polisi karena mengirim berita hoax ke media sosial, siapa yang melapor KPU ke Polisi karena menginput banyak data yang salah (hoax) ke situs resmi KPU?" tulis Fahri di laman Twitter pribadinya, @FahriHamzah, Sabtu (20/4).
Pria kelahiran Nusa Tenggara Barat (NTB) itu juga mempertanyakan hukuman apa yang pantas bagi KPU jika ternyata hoax yang dituduhkan itu benar adanya.
"Kalau Polisi menyisir laman media sosial mencari penyebar hoax yang dilapor KPU, apa hukuman bagi KPU kalau ternyata (hoax) itu benar? Apa kompensasinya buat penyebar konten itu, dan apa hukumannya buat KPU," lanjutnya.
"Kenapa kalau KPU salah hukum enggak berlaku? Kenapa kalau rakyat salah dihukum?" tegas Penggagas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) tersebut.
Diwartakan sebelumnya, KPU menegaskan akan menyisir segala informasi bohong yang dihembuskan tentang pelaksanaan Pemilu 2019. Bahkan, hoax yang dinilai berbahaya akan dilaporkan ke aparat penegak hukum. (rmol)