Pemindahan Ibukota negara ke luar pulau Jawa bukanlah sesuatu yang sangat urgent atau paling dibutuhkan oleh rakyat Indonesia.
Ekonom senior, Rizal Ramli menegaskan, yang dibutuhkan oleh rakyat saat ini adalah adanya pemimpin baru yang mampu memperbaiki ekonomi bangsa.
"Rakyat itu hari ini bukan perlu Ibukota baru, tapi perlu presiden baru," ketusnya saat ditemui di sela-sela perayaan Hari Buruh di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Rabu (1/5).
Berdasarkan analisa Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), butuh setidaknya Rp 466 triliun untuk mewujudkan hasrat calon presiden petahana itu.
Bappenas pun sebelumnya pernah mengungkapkan dua skema yang diusulkan dalam pemindahan Ibukota. Yakni skema rightsizing dengan biaya yang diperlukan sekitar Rp 323 triliun.
Sedangkan skema non-rightsizing membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun. Uang sebanyak itu diperlukan untuk biaya pembangunan Ibukota baru seluas 40 ribu hektare. (rmol)
Ekonom senior, Rizal Ramli menegaskan, yang dibutuhkan oleh rakyat saat ini adalah adanya pemimpin baru yang mampu memperbaiki ekonomi bangsa.
"Rakyat itu hari ini bukan perlu Ibukota baru, tapi perlu presiden baru," ketusnya saat ditemui di sela-sela perayaan Hari Buruh di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Rabu (1/5).
Berdasarkan analisa Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), butuh setidaknya Rp 466 triliun untuk mewujudkan hasrat calon presiden petahana itu.
Bappenas pun sebelumnya pernah mengungkapkan dua skema yang diusulkan dalam pemindahan Ibukota. Yakni skema rightsizing dengan biaya yang diperlukan sekitar Rp 323 triliun.
Sedangkan skema non-rightsizing membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun. Uang sebanyak itu diperlukan untuk biaya pembangunan Ibukota baru seluas 40 ribu hektare. (rmol)