“Selain di bidang keagamaan, NU juga memiliki konsen dalam penguatan ekonomi warga. Saya percaya FPI memiliki atensi mengenai hal ini. Akses terhadap keadilan, termasuk keadilan ekonomi boleh jadi merupakan sejenis common sense seluruh ormas yang ada,” ujar Robikin dalam pernyataannya diterima hidayatullah.com di Jakarta, Ahad (03/11/2019).
Robikin mengatakan, NU sudah sejak lama menghormati para habib, bahkan katanya sejak zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.
“Menghormat habib? NU lah yang melakukannya, sejak zaman pra kemerdekaan hingga saat ini. Boleh jadi tidak ada cium tangan wolak walik kepada habaib jika NU tidak melakukannya. Mengapa? Karena hal itu merupakan bagian dari perintah agama,” ujarnya.
Robikin mengatakan, jangankan terhadap orang yang qiblatnya sama dan Tuhan yang disembah sama, bahkan terhadap warga negara dan sesama manusia di seluruh penjuru dunia persaudaraan tak boleh diputus hanya karena perbedaan pemikiran.
“Itulah konsepsi tri-ukhuwah yang dipelopori KH Ahmad Shidiq dan dikembangkan NU sejak tahun 1984,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Yang perlu ditegaskan, NU tidak mendukung gagasan negara Islam atau Indonesia bersyariah maupun khilafah. Bagi NU, bentuk negara ini sudah final. Final sebagai kesepakatan para pendiri bangsa (mu’ahada wathaniyah) yang karenanya wajib bagi generasi berikutnya untuk mematuhinya. Karena kesepakatan adalah janji dan janji merupakan hutang yg musti dibayar.”
Bahkan, lanjutnya, sejak sebelum kemerdekaan NU melalui Muktamar Ke-11 di Banjarmasin tahun 1936 sudah menegaskan bahwa nusantara adalah darussalam.
“Demikian juga konsepsi dakwah. Dalam pandangan NU, amar ma’ruf harus dilakukan bil ma’ruf dan nahi munkar pun harus dikerjakan bil ma’ruf,” ujarnya.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof M Din Syamsuddin mengapresiasi pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj bahwa “kita wajib menghormati Habib Rizieq Shihab”.
Din yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah menilai pertanyaan Kiai Said tersebut sangat menarik dan mencerahkan.
“Pernyataan yang bernada fatwa dan menggunakan istilah fikih yakni wajib, hukum Islam yang jika tidak dilaksanakan maka pelakunya akan berdosa, adalah sangat keras dan tegas. Saya sangat bersetuju (muwaffiq kull al-ittifaq), dan sangat menghargai (highly appreciated) dengan pernyataan tersebut,” ujar Din dalam pernyataannya diterima hidayatullah.com di Jakarta, Kamis (31/10/2019).*