Kebanyakan dari mereka menuduh proyek revitalisasi yang di naungi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) itu belum memiliki izin dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sebagai dewan pengarah.
Sebagai bentuk penghormatan, Pemprov DKI pun mengikuti permintaan Kemensetneg dan juga rekomendasi DPRD DKI yang meminta sementara waktu revitalisasi ditunda sampai izin tersebut dikeluarkan.
Nyatanya, revitalisasi yang dilakukan Pemprov DKI bukanlah suatu kesalahan. Sebab revitalisasi Monas ini sesungguhnya merujuk kepada Keputusan Presiden 25/1995 yang mana dalam Pasal 6, disebutkan bahwa Gubernur diposisikan sebagai Ketua Badan Pelaksana.
Selanjutnya di pasal 7 poin A, badan pelaksana mempunyai tugas di antaranya rencana pemanfaatan ruang, sistem transportasi, pertamanan, arsitektur dan estetika bangunan, pelestarian bangunan bersejarah dan fasilitas penunjang.
“Jadi revitalisasi yang akan berlangsung bisa dua tahun ke depan ini dalam rangka mengeksekusi Kepres itu supaya pembangunan Monas ini tuntas,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah saat ditemui di Gedung Balaikota DKI Jakarta, Kamis 30 Januari 2020.
Saeful melanjutkan bahwa yang dikerjakan di tahun 2019 ini sejatinya hanyalah sebagian kecil dari proyek revitalisasi yakni berada di sisi selatan Monas.
Hal itu dilakukan, selain menata ruang terbuka hijau (RTH), juga menampilkan Monas dari sudut pandang yang paling Central.
“Sehingga dari sudut selatan mendapatkan pemandangan karena letaknya sentral sebagai selasar. Jadi bukan plaza ya. Kalau plaza itu Plaza Sudirman atau Plaza Thamrin. Bukan mall, bukan itu sama sekali,” katanya.
Langkah itu diambil semata-mata karena Pemprov DKI ingin menghadirkan kenyamanan bagi pengunjung Monas baik yang datang dari Jakarta ataupun luar Jakarta dan mungkin juga turis mancanegara.
“Supaya Monas berkelas. Jadi kalau datang ke Merdeka Selatan, misalnya nanya, mana sih Monas, oh itu. Kayak menara Eiffel gitu,” pungkasnya.
Sumber: Swamedium, Porta-Islam