Tetapi, memiliki 51 persen saham senilai 3,85 miliar dolar AS itu tidam membuat Indonesia menjadi pemain utama di Freeport Indonesia.
Freeport-McMoRan ternyata masih memegang kontrol di tambang emas di Papua.
Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengingatkan hal itu sesaat setelah pergantian tahun (Selasa, 1/1).
Dia menguraikan apa saja yang sudah didapatkan Freeport-McMoRan dari proses divestasi saham yang diumumkan Presiden Joko Widodo di Istana, dua pekan lalu (Jumat, 21/12).
Pertama, Freeport-McMoRan masih memegang kontrol dan kendali atas tambang Papua meski Inalum telah melunasi 3,8 miliar doalr AS untuk 51 persen saham.
Kedua, Freeport mendapatkan kepastian perpanjangan ijin tambang dua kali 10 tahun.
Ketiga, Freeport mendapatkan perpanjangan waktu dalam membangun smelter dalam lima tahun. Ini jelas melanggar UU Minerba.
Keempat, Freeport juga mendapatkan berbagai kelonggaran perpajakan.
Kontrol Freeport-McMoRan yang dominan di PT Freeport Indonesia dapat dilihat dari struktur direksi dan komisaris setelah pembelian saham dilakukan. Clayton Allen Wenas yang lebih dikenal dengan nana Tony Wenas ditunjuk sebagai Dirut PT Freeport Indonesia. Sementeara Presiden dan CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson menjadi Komisaris Utama atau Chairman.
Baca Juga:
Tony Wenas bukan nama asing di Freeport. Antara tahun 2001 sampai 2010 dia menduduki posisi Executive Vice President dan Direktur PT Freeport Indonesia.
Menyusul pengunduran diri Chappy Hakim dari posisi Dirut PT Freeport Indonesia pada di awal 2017, Tony Wenas yang saat itu adalah Direktur PT Riau Pulp and Paper (RAPP) kembali ke “kampung halaman”, dan ikut dalam negosiasi divestasi saham bersama tim Freeport.
“Dalam roadmap keterbukaan dewasa ini, sangat sulit untuk membuat kebohongan,” ujar Salamuddin Daeng.
Menutup pesan tahun barunya, Salamuudin berharap bangsa Indonesia mau berbenah, memperbaiki semua yang menyimpang dan kembali menjalankan amanah pendiri bangsa. [rmol]