Mereka sengaja berjajar di sepanjang jalan menyambut kedatangan Jokowi, sambil mengacung-acungkan salam dua jari. Video dan foto-fotonya viral di medsos dan media non arus utama.
Sejauh ini, aksi di Ponorogo merupakan yang “terbesar” dalam fenomena salam dua jari bersama Jokowi. Fakta ini menyadarkan kita, telah terjadi metamorfosa yang sangat cepat, aksi pembangkangan rakyat ( social disobedience ) terhadap Jokowi.
Dari semula hanya berupa permainan ( games ) “Uji Nyali Salam Dua Jari bersama Jokowi,” menjadi “Gerakan Perlawanan Salam Dua Jari, ” (social disobedience movement ).
Dari semula hanya aksi seru-seruan di kalangan generasi digital (Gen Y dan Z), menjadi gerakan massal. Aksi yang dipelopori oleh remaja dan emak-emak ini, telah diadopsi oleh masyarakat sebagai bentuk perlawanan damai, riang gembira, terhadap penguasa.
Coba perhatikan faktanya. Hampir semua kegiatan Presiden Jokowi selalu dihantui oleh aksi ini. Mulai dari aksi mahasiswa di Medan yang jarinya terpaksa ditekuk oleh Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) awal Oktober 2018, sampai aksi “Salam Dua Jari” sejumlah pelajar NU di tangga Istana Merdeka.
Yang juga sempat sangat viral adalah seruan “Jokowi Mole,” ( pulanglah) saat deklarasi dukungan ulama di Madura, dan yang terbaru adalah aksi sejumlah emak-emak yang melakukan salam dua jari bersama Jokowi di Kebun Raya Bogor. Aksi ini kemudian dilanjutkan foto bersama sambil membentangkan spanduk “2019GantiPresiden” di depan Istana Bogor.
Rakyat Menagih Janji
Bagaimana kita memahami fenomena ini? Ponorogo di Jatim masuk dalam kawasan Mataraman (Ngawi, Madiun, Blitar, Ponorogo, Magetan, dan Kediri). Secara tradisional kawasan ini dikuasai oleh PDIP.
Benar di Ponorogo ada Pondok Pesantren Gontor yang sangat legendaris. Namun dilihat dari peta politik 2014 partai-partai nasionalis masih mendominasi perolehan suara di Ponorogo.
Bupati Ponorogo saat ini dijabat oleh Ipong Mochlisoni, ketua DPW Nasdem Jatim. Sebagai Korwil Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf, Ipong menargetkan 70% suara pada Pilpres 2019. Pada Pilpres 2014 Jokowi-Kalla menang atas Prabowo-Hatta. Dengan begitu wilayah ini bisa disebut sebagai kandang Jokowi.
Perlawanan massal secara terbuka ini bisa dimaknai sebagai tanda-tanda terjadinya arus balik. Rakyat kecewa terhadap Jokowi. Pada bulan Maret 2015, Jokowi sempat berjanji akan membagikan ribuan traktor untuk petani di Ponorogo. Dari total 41 ribu traktor, petani Ponorogo kebagian 3 ribu.
Sayangnya janji itu tinggal janji. Ribuan traktor yang dipajang di sepanjang jalan tempat acara, raib bersamaan dengan kepergian Jokowi. Masyarakat mencatat janji Jokowi tak dipenuhi.
Kekecewaan serupa juga dialami petani di Ngawi, Jatim. 1187 unit traktor tangan dan pompa air yang dijanjikan Jokowi, tak kunjung tiba.
Kasus serupa juga terjadi di beberapa daerah. Di Lombok, NTB korban bencana gempa sangat marah ketika mengetahui buku tabungan bank sebesar Rp 50 juta yang diserahkan Jokowi tidak bisa dicairkan. Mereka malah diminta berutang ke bank.
Peristiwa ini menjadi sorotan media asing. Laman media Australia Sidney Morning Herald edisi 13 Desember 2018 menurunkan berita berjudul “Please keep your promise, it's been months now: Lombok locals plead.” Tolong penuhi janji Anda (Jokowi). Sudah lebih sebulan, rakyat Lombok memohon.
Di luar janji-janji langsung kepada warga, publik juga mencatat banyak janji kampanye Jokowi yang tak dipenuhi. Ada puluhan janji Jokowi yang tak dipenuhi.
Pilpres kali ini sangat jelas Jokowi tidak hanya menghadapi Prabowo-Sandi. Ancaman serius dan paling berat justru perlawanan rakyat. Aksi salam dua jari yang kini telah menjadi perlawanan massal dan banyaknya bangku kosong dalam berbagai acara Jokowi, merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi.
Seriusnya ancaman memaksa Panglima TNI dan Kapolri turun tangan. Kedua petinggi yang belakangan rajin melakukan safari ke kiyai dan pondok pesantren itu terpaksa harus menjelaskan, maraknya fenomena salam dua jari di kalangan prajurit TNI dan Polri.
Pemilu adalah saatnya rakyat menagih janji. Mereka akan menjadi hakim yang sangat kejam bagi pemimpin yang tidak memenuhi janji. [Hersubeno Arief/rmol]