Pelarangan cadar tersebut pun akhirnya menjadi viral, dan tidak sedikit yang mengecam rencana Menteri Agama tersebut.
Berbagai pihak pun banyak yang mempertanyakan dan mengecam rencana tersebut. Sebagaimana dilansir detik.com, Jum'at (1/11/2019):
PPP, partai berlambang Kakbah, bersuara. Mereka meminta Menag Fachrul mengkaji kembali wacana itu. Dia mengemukakan persoalan pelarangan cadar bukan cuma soal agama, tapi juga soal hak asasi manusia (HAM).
Baca Juga:
"PPP minta agar pemerintah mengkaji dulu soal akan diterapkannya larangan cadar ketika perempuan masuk atau berada di instansi pemerintahan. Kebijakan ini berpotensi melanggar HAM meski dari perspektif keamanan bisa saja dibenarkan," kata Sekretaris F-PPP DPR Achmad Baidowi dalam keterangannya.
"PPP minta agar pemerintah mengkaji dulu soal akan diterapkannya larangan cadar ketika perempuan masuk atau berada di instansi pemerintahan. Kebijakan ini berpotensi melanggar HAM meski dari perspektif keamanan bisa saja dibenarkan," kata Sekretaris F-PPP DPR Achmad Baidowi dalam keterangannya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengingatkan agar Fachrul berhati-hati merencanakan kebijakan. Menurut Ace, kajian larangan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah justru menimbulkan pertanyaan serius. Pertanyaan lain, kata Ace, berkaitan dengan hubungan cadar dan celana cingkrang dengan radikalisme.
"Sebaiknya Menteri Agama lebih hati-hati dalam melontarkan rencana suatu kebijakan. Kita sama-sama harus melawan radikalisme karena itu bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Namun, rencana kebijakan untuk menyelesaikan masalah radikalisme tidak boleh menimbulkan persepsi yang salah di mata masyarakat," kata Ace.
Baca Juga:
Partai berlambang matahari terbit juga mengkritik. Waketum PAN Hanafi Rais melemparkan kecurigaan, jangan-jangan wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah itu dimunculkan untuk menutupi masalah kapasitas Fachrul.
"Pak Menag lebih baik bicara atau mengatasi masalah yang lebih konkret dan lebih nyata di masyarakat kita ini, misalnya persoalan haji, pendidikan agama, dan isu-isu yang lain. Jadi jangan memunculkan isu yang sebenarnya nggak penting. Itu jangan-jangan malah menutupi kapasitasnya sendiri yang mungkin tidak bisa atau tidak mampu," ucap Hanafi di gedung DPR.
Namun, Ustadz Abdul Somad yang biasa dipanggil UAS oleh kalangan netijen sudah membahas soal cadar ini jauh sebelumnya. Mari kita simak kajian soal dan cerita pengalaman beliau soal cadar ini, yang diunggah oleh netijen akun twitter @WWDC19__ berikut ini:
#CadarBukanRadikal By Ustadz Abdul Somad pic.twitter.com/bACK7PTmtE— ` (@WWDC19__) November 1, 2019