Bahkan, ke depan semangat mengganjal dan mengerem popularitas Anies terus dilakukan oleh lawan politiknya. Terlebih, polemik di dua kubu saat Pilkada DKI hingga kini masih terasa.
“Meskipun pilpres masih empat tahun lagi, pertarungan sudah dimulai. Ajang pilpres tahun 2024 momentum strategis bagi Indonesia akan dipimpin oleh generasi di bawah usia 50 tahun. Usia yang cocok dan tepat memimpin bangsa ini di tengah era global dan penuh ketidakpastian di bidang politik dan ekonomi serta generasi mileneal,” ujar pengamat kebijakan politik dari Center of Public Policy Strudies (CPPS) STIAMI Jakarta, Bambang Istianto, seperti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/1/2020).
Bambang menilai, publik sudah mulai menggadang tokoh populer yang saat ini memegang jabatan kepala daerah. Karena dipastikan Presiden Joko Widodo tidak maju lagi. Kandidat yang muncul seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, selanjutnya Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa.
Selanjutnya, kandidat yang saat ini menjabat menteri dan lembaga pemerintah juga tidak luput dari perhatian. Seperti Erick Tohir, Airlangga Hartarto dan Prabowo Subianto yang merupakan Ketum Gerindra dan Puan Maharani dari PDIP yang juga Ketua DPR. Sedang para tokoh di luar pemangku jabatan publik yaitu Sandiaga Uno dan Agus Hari Murti Yudhoyono.
“Berdasarkan hasil survei LSI jika hari ini diselenggarakan pilpres yang akan terpilih adalah Anies Baswedan yang saat ini menjabat Gubernur DKI. Tetapi Sistem politik di Indonesia masih menempatkan peran partai politik penentu segalanya dalam memilih pemimpin. Seorang tokoh sehebat apapun jika tidak dilirik partai politik menjadi pupus kehebatannya,” terang Bambang.
Bambang menilai, trend hegemoni partai politik kedepan masih kuat. Sepertinya para elit politik belum ikhlas memberikan kepada kandidat independen.
“Padahal di negara maju calon dari independen diberikan peluang yang besar. Rezim partai politik sebagai tiang demokrasi justru menjadi anomali tumbuhnya oligarkhi di Indonesia. fenomena oligarkhi memiliki potensi mengubur demokrasi,” ucap Bambang.
Bambang berpendapat bahwa sebenarnya publik resah dan kecewa terhadap peran partai politik. Faktanya pemimpin pemerintahan yang terpilih banyak mendapat cibiran masyarakat baik perilaku dan kapasitasnya sebagai pemimpin.
Karena itu para kandidat diatas, kata Bambang, mungkin baru muncul sebagai calon kuat jika sudah mendapatkan dukungan dari partai politik besar.
Dia memprediksi di antara para kandidat yang akan menjadi pesaing berat Anies atara lain Risma meski di belakangnya PDIP juga track record-nya cukup bagus. Sedangkan Ganjar Pranowo dengan dukungan PDIP potensial menghadang Anies.
“Meskipun track record Ganjar dalam membangun daerahnya kalah jauh dari Risma. Tinggal PDIP akan memilih siapa di antara dua kadernya tersebut menjadi kandidat Presiden. Titik kritisnya bagi Anies adalah dukungan partai politiknya,” tambah Bambang.
Bambang mengungkapkan, jika Prabowo sebagai Ketum Gerindra tidak maju lagi tetapi sebagai master mind partainya mengusung Anies akan mengulang kembali kekuatan dukungan terhadap Anies seperti peristiwa pilkada DKI yang lalu.
Ia memprediski pada pilpres 2024 partai politik papan atas masih didominasi PDIP, Gerindra dan Golkar. Sedang papan menengah PKS, PKB, Nasdem, PAN, Demokrat. Partai tersebut memiliki anggotanya yang duduk di legislatif. Sedang partai politik non parlemen yaitu Hanura PBB, PSI dan Perindo.
“Karena itu para kandidat yang muncul di permukaan tersebut mulai dilirik partai partai politik. Sudah dipastikan bahwa pada pilpres 2024 peta koalisi berubah. Pada tahun 2024 akan diselenggarakan pilpres dan pileg sudah barang tentu konsentrasi partai politik terpecah antara pilpres dan pileg seperti tahun 2019,” ujar Bambang.
Jika dicermati partai besar yang akan berkoalisi dalam pilpres 2019 yaitu PDIP dan Gerindra yang sudah mengawali kemesraannya pada tingkat pucuk pimpinannya. Kemungkinan Prabowo berpasangan dengan Puan Maharani pun bisa saja terjadi. Namun demikian, dalam perkembangan politik akhir akhir ini mempengaruhi konstelasi kekuatan partai politik terutama pada pileg nanti.
“Misalnya kasus korupsi anggota KPU wahyu Setiawan yang melibatkan PDIP terkait penggantian antar waktu anggota DPR citra PDIP sebagai partai penguasa akan merosot di mata pendukungnya di lapis menengah ke bawah. Demikian pula Gerindra suaranya akan turun ketika Prabowo meninggalkan konstituennya yang cukup besar yakni PA 212,” ujar dia kembali.
Karena itu, kata Bambaang, pasangan tersebut dinilai kurang diminati publik. Namun di sisi lain kekuatan pendukung Presiden Joko Widodo ditengarai juga akan menancapkan pengaruhnya mendukung salah satu kandidat sebagai proxinya.
“Dengan melalui pengaruhnya terhadap partai politik koaliasi di pemerintahan memberikan dukungan baik secara nyata dan di balik layar memenangkan kandidatnya. Apalagi KPK saat ini berada di bawah kendali langsung tidak mustahil menjadi alat politik membenamkan kandidat potensial yang muncul di permukaan,” pungkas Bambang. [indopolitika]