"Ini dari awal diinginkan oleh Presiden Undang-undang investasi. Dari awal kan itu tema kampanyenya supaya terjadi pertumbuhan. Tidak terjadi pertumbuhan, bikin Omnibus Law," ujar Rocky dalam diskusi bertajuk Omnibus Law RUU Tentang Cipta Kerja Untuk Siapa? di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (24/2/2020).
Ia pun membandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pertumbuhan ekonominya tetap tinggi enam persen meski tanpa Omnibus Law. Bahkan, Rocky menganggap jalan pikiran Jokowi tidak masuk akal.
"Zaman SBY pertumbuhan 6 persen tanpa Omnibus Law. Jadi jalan pikirannya (Jokowi) ngaco," kata dia.
Ia pun mempertanyakan kenapa tidak terjadi pertumbuhan ekonomi di era Jokowi. Sementara kata Rocky, di era SBY, pertumbuhan ekonomi tetap enam persen meski tanpa Omnibus Law.
"Kenapa nggak terjadi pertumbuhan pada era Jokowi, kan itu yang mesti diperiksa kenapa tidak ada pertumbuhan di era Jokowi. Kalau mau 6 persen pakai Omnibus Law SBY 6 persen tanpa Omnibus Law. Jadi perbandingan-perbandingan itu buat kita mengerti bahwa Istana sedang menghina akal publik," kata dia.
Rocky menduga jika RUU Omnibus Law disahkan ada pihak pihak yang menikmati keuntungan seperti kuota impor dan surat di bidang investasi.
Namun, ia tak menyebut siapa pihak yang menerima keuntungan dari RUU Omnibus Law tersebut.
"Sekarang kami mencari siapa yang punya kepentingan dengan UU, gampang. Seandainya UU disahkan minggu pertama siapa yang langsung dapat kuota impor, minggu kedua siapa yang sudah mendapat surat di bidang, investasi. Sudah jelas dia dia juga," kata dia. [suara.com]