Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan tidak ada polemik yang terjadi di antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta ,terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia juga menegaskan, sejak awal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak pernah menggunakan istilah PSBB total.
"Saya selalu berkonsultasi, saya berkomunikasi terus dengan Pak Anies. Pak Anies juga sering menghubungi saya jadi tidak ada yang polemik tuh tidak ada ya," kata Doni dalam acara bertema Radio Bertanya, Doni Monardo Menjawab melalui streaming YouTube BNPB Indonesia, Minggu, 13 September 2020.
"Saya juga mohon bantuan nih kepada teman-teman semua nih terutama kawan media, Pak Anies itu tidak pernah menyebutkan PSBB total, saya ulangi lagi, saya ikuti perkembangannya Pak Anies tidak pernah menyebutkan PSBB total," sambung dia.
1. PSBB tidak ada istilah lain, hanya implementasinya yang diperlonggar atau diperketat
Doni menjelaskan sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah mencabut status PSBB. Namun, implementasinya yang dapat diperlonggar atau diperketat. Dalam acara tersebut, ia juga mengapresiasi Anies Baswedan yang mengambil langkah memperketat PSBB.
"Dari awal pemerintah DKI Jakarta itu belum pernah mencabut PSBB. Saya ulangi lagi, sejak awal pemberlakuan PSBB, Pemerintah DKI Jakarta belum pernah mencabut. Jadi sepanjang waktu sampai dengan sekarang ini adalah ya PSBB," kata dia.
2. Doni mengatakan Anies selalu berkonsultasi dengan pemerintah pusat
Menurut Doni, sebelum memutuskan menerapkan PSBB, Gubernur DKI Jakarta selalu berkonsultasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini dengan Satgas COVID-19, termasuk kementerian atau lembaga terkait lainnya. Apabila data masih menunjukkan adanya peningkatan kasus, maka tiap daerah, termasuk DKI Jakarta akan diminta tidak melakukan pelonggaran aturan.
"Sebelum ada keputusan yang diambil oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, Beliau juga selalu konsultasi kepada saya. Status masih merah. Merah adalah status tinggi, maka jangan dikendorkan," kata dia.
3. Satgas COVID-19 selalu melihat data untuk memberikan rekomendasi kepada pemda
Dalam memberikan rekomendasi kepada setiap daerah, termasuk Pemerintah DKI Jakarta, Doni mengatakan, implementasinya harus selalu melihat dari data valid sebagai acuan. Sehingga keputusan yang diambil tidak salah langkah dan justru memperburuk keadaan.
"Jadi kalau kemarin implementasi dari aturan itu cenderung agak dilonggarkan nah sekarang agak diketatkan, tetapi ingat. Tidak ada perubahan status," tutur Doni. [idntimes]
