 |
| Ribka Tjiptaning |
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning kembali melontarkan pernyataan kontroversial soal vaksin corona. Kali ini, dalam rapat kerja hari kedua dengan Komisi IX DPR, Ribka menyebut vaksin corona Sinovac sebagai barang rongsokan.
"Saya sudah bilang negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Sinovac ini kan kalau kebetulan saya punya banyak teman di China. Sebetulnya Sinovac ini, istilahnya apa ya, barang rongsokanlah di sana itu. China sendiri sudah jarang pakai Sinovac sebenarnya," ujar Ribka dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/1).
"Saya sudah bilang negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Sinovac ini kan kalau kebetulan saya punya banyak teman di China. Sebetulnya Sinovac ini, istilahnya apa ya, barang rongsokanlah di sana itu. China sendiri sudah jarang pakai Sinovac sebenarnya," ujar Ribka dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/1).
Ribka menilai, harusnya Indonesia mengoptimalkan produksi vaksin Merah Putih buatan anak bangsa dibandingkan menggunakan Sinovac.
"Kenapa Merah Putih tidak kita seriuskan lagi sehingga lebih ya sudah ambil Sinovac aja istilahnya," kata Ribka yang juga seorang dokter ini.
Lebih lanjut, Ribka kembali menjelaskan mengapa ia menolak divaksin. Sebab, vaksin yang hari ini sudah disuntikkan kepada pejabat VVIP dan figur publik itu belum jelas keamanannya.
Ribka mengaku sudah ditegur partainya, PDIP, karena menolak divaksin. Tapi, ia tak mempermasalahkan hal tersebut.
"Saya sampai ditegur partai saya, enggak tahu yang lapor siapa. Tapi buat saya konsekuensi logis. Buat saya ini keamanan rakyat. Saya juga wakil rakyat," kata Ribka Tjiptaning.
Dalam kesempatan itu, ia juga menceritakan ledekan yang beredar di Fraksi PDIP karena ia menolak divaksin. Ribka menyinggung banyak anggota DPR Fraksi PDIP yang membuat slogan "saya siap divaksin".
Menanggapi para koleganya yang siap divaksin, Ribka mengatakan pasti mereka memilih vaksin corona yang mahal.
"Saya bilang: pasti milih yang Rp 2 juta toh? Iyalah anggota DPR yang mahal. Pasti yang mahal, yang murah pasti untuk rakyat miskin, biasanya juga gitu," kata Ribka. (kumparan)