Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ) membeberkan ciri-ciri penceramah yang memiliki paham radikalisme.
Hal tersebut bagian dari respons BNPT atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penceramah radikal dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri belum lama ini.
Ketua Umum Presidium Alumni 212 Slamet Maarif menilai BNPT terlalu gegabah dalam mengambil sikap. BNPT tidak berkomunikasi dengan pemuka-pemuka agama Islam yang lain.
"Terkesan jadi otoriter mau merasa benar sendiri, ketika kemudian sepihak, pihak lain ga diajak bicara," ucap Slamet kepada wartawan, Minggu (6/3/2022).
Menurut Slamet, seharusnya BNPT menggelar diskusi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga dengan ormas-ormas besar di Indonesia, agar terkesan tidak Islamophobia.
"Bagus kalau tentang ciri-ciri radikal itu disampaikan bersama MUI atau dengan ormas-ormas besar di Indonesia dikeluarkan bersama, jadi tidak terkesan Islamophobia," katanya.
Slamet menilai, tanpa adanya koordinasi isu penceramah yang berorientasi radikal akan sulit terbaca. Terlebih tiap-tiap instansi Islam punya penilaiannya sendiri terhadap radikalisme, sehingga bisa menimbulkan benturan.
"Nantikan timbul pertanyaan, Radikal nya versi siapa, apa versi BNPT saja, bisa jadi menurut ulama bukan Radikal, tapi menurut mereka Radikal, ini nanti timbul benturan," ucap Slamet.
Lanjutnya, dengan keputusan sepihak BNPT yang terburu-buru dikhawatirkan memicu benturan di masyarakat bawah. Akibatnya bisa timbul muncul kelompok yang mengadu domba. "Nanti terjadi benturan benturan di bawah tentang penceramah ini, jadi seharusnya memang duduk bersama, dikaji dulu ini sangat terburu-buru," tegas Slamet. (Sindonews)