"KPU harus lebih aktif jawab semua berita yang tidak benar, yang menyebabkan munculnya keraguan masyarakat tentang legitimasi dari pemilu kita. Jadi kemarin-kemarin itu ada banyak sekali isu yang tidak dijawab sehingga sekarang harus dijawab tuntas," ujar Fahri kepada wartawan, Kamis (3/1/2019).
Fahri kemudian menyinggung perihal kotak suara kardus yang juga sempat menjadi perdebatan. Menurut dia, saat itu KPU belum secara baik memberikan jawaban soal kotak suara kardus.
"Kasus kardus itu belum dijawab dengan baik oleh KPU. Lalu sekarang masuk dalam kasus kertas suara. Tapi jangan kemudian KPU ramai-ramai soal surat suara untuk menutupi soal kotak suara," katanya.
Dia enggan kasus hoax surat suara ini berakhir sama dengan kotak suara kardus. Oleh sebab itu, dia meminta KPU meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada permasalahan terkait dua persoalan itu.
"Keduanya bisa datangkan keraguan dan harusnya keduanya buat KPU harus terjun dan jelaskan secara meyakinkan bahwa tidak akan ada masalah dan seterusnya. Gimana mekanisme dan sistemnya dijelaskan kepada masyarakat agar masyarakat tahu itu tidak ada masalah," tutur Fahri.
Kabar bohong yang menyebutkan ada tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin itu beredar semalam. KPU kemudian bergerak cepat.
KPU langsung mengecek kabar liar tersebut. KPU pun memastikan kabar surat suara tercoblos merupakan hoax. Perihal kabar bohong tersebut juga sudah dilaporkan ke Bareskrim. [mae/gbr/detikcom]