Pernyataan itu disampaikan Amir saat menanggapi permintaan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab kepada Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga untuk meminta KPU menghentikan real count yang saat ini tengah berlangsung.
Amir menyebut Rizieq yang juga pendukung Prabowo - Sandiaga tidak memiliki kapasitas untuk melakukan hal itu.
"Siapa dia itu?, tidak ada siapapun yang berhak menjadi corong undang-undang kecuali undang-undang itu sendiri," kata Amir saat dihubungi wartawan, Jumat (3/5/2019).
Amir menegaskan, hingga saat ini Partai Demokrat masih menaruh kepercayaan terhadap pelaksanaan real count yang masuk ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU.
Menurutnya, jika dalam penghitungan real count ada kesalahan yang dilakukan KPU, bisa langsung memberikan koreksi dan menyampaikannya kepada penyelenggara pemilu.
"Harus wajib kita ikuti, dan kalau ada kekeliruan selalu terbuka peluang untuk melakukan koreksi disana. Jangan kita menjadikan diri kita sendiri menjadi undang-undang, nggak bener dong," tandasnya.
Demikian sebagaimana dilansir Suara.Com
**
Menanggapi pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin tersebut, Politisi yang juga berasal dari Partai Demokrat Zara Zettira membela Habib Rizieq Syihab (HRS). Melalui akun jejaring sosial media twitternya @zarazettirazr mencuitkan:
Assalamualaikum dengan segala hormat 🙏 Benar HRS secara jabatan bukan siapa2 yg bisa Memerintahkan rakyat TETAPI sebagai Warga Negara Indonesia Punya Hak untuk menghimbau dan menyuarakan apapun, sama seperti rakyat berhak menghimbau #StopSitungKPU
Assalamualaikum dengan segala hormat 🙏 Benar HRS secara jabatan bukan siapa2 yg bisa Memerintahkan rakyat TETAPI sebagai Warga Negara Indonesia Punya Hak untuk menghimbau dan menyuarakan apapun, sama seperti rakyat berhak menghimbau #StopSitungKPU— Zara Zettira ZR 1️⃣4️⃣ (@zarazettirazr) May 5, 2019
https://t.co/j0eoq6ExtH
