Oleh karena itu, politisi asal Aceh ini mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin agar tidak menjadikan isu radikalisme secara berlebihan sehingga menghilangkan sejumlah isu yang krusial dan harus mendapat perhatian.
“Kasihan rakyat Indonesia kalau hanya dijejali dengan isu radikalisme. Padahal jumlah pelakunya sangat sedikit dan gerakan mereka juga sudah mampu dilumpuhkan oleh aparat kepolisian dan militer,” ujar Nasir lewat dalam keterangan persnya dikutip di Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Menurut Nasir, ia tidak menafikan bahwa perilaku keagamaan yang menyimpang berpotensi terjadikan radikalisme yang menjurus kepada gerakan terorisme. Namun, menjadikan isu radikalisme, apalagi hanya ditujukan untuk identitas dan agama tertentu, sangat kontradiktif dengan upaya membangun harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nasir mengatakan bahwa radikalisme jangan hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan harus ditinjau dari berbagai sudut.
“Saat muncul radikalisme, justru pemerintah harus bertanya ada apa dengan mengapa perilaku sosial menyimpang itu terjadi,” imbuhnya.
Nasir justru mengaku khawatir bahwa memunculkan isu radikalisme secara berlebihan merupakan upaya untuk menutup kelemahan pemerintah mengatasi sejumlah masalah yang kini membutuhkan perhatian yang serius.
“Saya curiga isu radikalisme ingin menutup berbagai masalah yang kini tidak kunjung tuntas penyelesaiannya,” ungkapnya.
Saat ini ada sejumlah masalah yang wajib dituntaskan agar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin bisa berhasil lima tahun ke depan, kata dia.
Seperti, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin lemah, gerakan separatisme di Papua, soal kebakaran 800 ribu hektare hutan yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat setempat,
>>> LANJUT HALAMAN 2