Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta gencar mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Belakangan, mereka berkoar mengenai rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020.
Berbagai temuan mengenai kejanggalan anggaran dalam rancangan itu diumumkan ke publik. Salah satunya, dana Rp 82 miliar untuk pembelian lem aibon.
Namun demikian, mantan Ketua Fraksi Demokrat Di DPRD DKI Taufiqurrahman menilai kritik PSI kurang pas. Pasalnya, kritik disampaikan pada rancangan keuangan yang belum selesai.
“Ini baru bahas KUA-PPAS,” tegasnya dalam talkshow di TV One bertajuk, “Anggaran Siluman: Ujian Anies Baswedan”, Kamis (31/10).
Menurutnya, rancangan itu masih berjalan panjang. Sebab, Pemprov DKI harus melakukan penyisiran atas rancangan yang diajukan dinas-dinas, seperti yang tengah dilakukan Anies.
Setelah disempurnakan, rancangan dibawa ke DPRD dan diparipurnakan sebagai RAPBD. Selanjutnya, RAPBD akan dibahas ke komisi-komisi di DPRD.
“Kemudian hasil pembahasan dibawa ke Banggar. Jadi data dari PSI kurang lengkap,” sambungnya.
Dengan nada satire, Taufiq kemudian menyindir para politisi PSI yang ada di DPRD DKI untuk belajar banyak mengenai mekanisme anggaran di Pemprov DKI.
“Kalau ada Bimtek DPRD rajin hadir yah. Kalau perlu sewa konsultan buat ngisi kepala kalian. Biar paham mekanisme, supaya isinya nggak cuma mau nyerang dan terlihat nyinyir,” tutupnya. [rmol.id]
Berbagai temuan mengenai kejanggalan anggaran dalam rancangan itu diumumkan ke publik. Salah satunya, dana Rp 82 miliar untuk pembelian lem aibon.
Namun demikian, mantan Ketua Fraksi Demokrat Di DPRD DKI Taufiqurrahman menilai kritik PSI kurang pas. Pasalnya, kritik disampaikan pada rancangan keuangan yang belum selesai.
“Ini baru bahas KUA-PPAS,” tegasnya dalam talkshow di TV One bertajuk, “Anggaran Siluman: Ujian Anies Baswedan”, Kamis (31/10).
Menurutnya, rancangan itu masih berjalan panjang. Sebab, Pemprov DKI harus melakukan penyisiran atas rancangan yang diajukan dinas-dinas, seperti yang tengah dilakukan Anies.
Setelah disempurnakan, rancangan dibawa ke DPRD dan diparipurnakan sebagai RAPBD. Selanjutnya, RAPBD akan dibahas ke komisi-komisi di DPRD.
“Kemudian hasil pembahasan dibawa ke Banggar. Jadi data dari PSI kurang lengkap,” sambungnya.
Dengan nada satire, Taufiq kemudian menyindir para politisi PSI yang ada di DPRD DKI untuk belajar banyak mengenai mekanisme anggaran di Pemprov DKI.
“Kalau ada Bimtek DPRD rajin hadir yah. Kalau perlu sewa konsultan buat ngisi kepala kalian. Biar paham mekanisme, supaya isinya nggak cuma mau nyerang dan terlihat nyinyir,” tutupnya. [rmol.id]