"Kapolda Metro Jaya waktu itu (M Iriawan) sudah memperingatkan Novel bahwa ia akan mendapat serangan dan menawarkan pengamanan dan pengawalan," demikian bunyi laporan tersebut yang dirilis di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (15/1).
Setelah mendapat peringatan tersebut, Novel menyarankan balik agar tawaran pengamanan tadi disampaikan ke pimpinan KPK untuk menghindari hubungan personal. Namun pada akhirnya mereka tidak tahu pencegahan macam apa yang akhirnya diambil oleh kepolisian hingga insiden penyiraman air keras itu terjadi.
Laporan ini menyimpulkan bahwa pihak kepolisian tidak mengambil tindakan apa pun untuk mengantisipasi serangan.
"Kepolisian telah mengetahui serangan sejak awal, tetapi tidak mampu karena satu dan lain hal diam atau tidak melakukan upaya pencegahan," demikian bunyi laporan tersebut.
Laporan pemantauan ini dibuat oleh lintas lembaga swadaya masyarakat (LSM). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Lokataru Foundation, Indonesia Corruption Watch (ICW), LBH Pers, PSHK AMAR, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, dan Pukat UGM tercatat sebagai penyusunnya.
Laporan ini juga mencatat ada sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan.
Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengungkapkan contoh kejanggalan itu adalah penghilangan sidik jari pada cangkir yang digunakan untuk menyiram air keras serta melepaskan sejumlah terduga pelaku dengan alasan tidak berhubungan dengan penyerangan tersebut.
"Ada upaya menutup jejak penyidikan sehingga bukan hanya pelakunya enggak terungkap, tapi juga nama baik Novel dan kawan-kawannya menjadi buruk sehingga dukungan masyarakat menjadi berkurang," ucap Asfinawati.
CNNIndonesia.com sudah mencoba mengonfirmasi temuan laporan koalisi LSM terkait Novel tersebut kepada M Iriawan. Namun pria yang akrab disapa Iwan Bule itu belum memberikan respons. [cnn indonesia]
