Survei nyatakan pemerintah lamban atasi Corona, Netijen unggah rekam jejaknya

Sebagaimana dilansir cnnindonesia.com berikut ini, survei yang dilakukan Center For Social Political Economic and Law (CESPELS) menyatakan sebanyak 45 persen responden menilai pemerintah lamban mengatasi penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Sementara itu, sebanyak 29,6 responden menilai biasa saja dan 25,4 persen responden menyatakan pemerintah telah cepat mengatasi pandemi tersebut.

"Masyarakat memberikan penilaian terhadap respons yang dilakukan pemerintah ini, ternyata masyarakat menyatakan pemerintah lambat mengatasi Covid-19 ini," ujar salah satu tim peneliti CESPELS, Aman Abadi saat memaparkan hasil survei dalam konferensi pers online, Senin (11/5).

Survei tersebut melibatkan 1.053 masyarakat yang tinggal di 20 provinsi dalam kurun waktu 21 April hingga 3 Mei. Survei menggunakan teknik stratified random sampling dengan margin error kurang lebih 3 persen.

Ia menyatakan dalam survei ini 62 persen responden merupakan masyarakat berpendidikan tinggi. Sementara 38 persen responden berasal dari beragam latar belakang lainnya.

Selain itu, Aman menyatakan dari survei ini sebanyak 55,7 persen responden menginginkan pemerintah transparan terkait data kasus virus corona.

Survei juga meminta respons masyarakat terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hasilnya, sebanyak 57,5 persen responden menginginkan PSBB diiringi sanksi bagi pelanggar.

Kemudian 54 persen responden juga menyetujui larangan mudik dalam menekan penyebaran virus corona.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Aman mengingatkan pemerintah agar segera memperbaiki penanganan pandemi virus corona. Pemerintah juga seharusnya tak melonggarkan atau melakukan relaksasi selama penerapan PSBB.

Menurutnya, berdasarkan hasil survei sebanyak 60,3 persen responden menyatakan masyarakat masih cemas dan menganggap virus corona berbahaya.

"Karena kecemasan masyarakat masih tinggi dan penyebaran Covid-19 masih terjadi maka pemerintah dianjurkan untuk tidak melonggarkan atau tidak melakukan relaksasi kebijakan PSBB terlebih dahulu," katanya.

Selain menilai pemerintah dalam mengatasi pandemi virus corona, CESPELS juga menilai kinerja pemerintah secara umum berdasarkan pendapat masyarakat.

Hasilnya, sebanyak 54,6 persen responden menyatakan kinerja pemerintah cukup baik. Sementara sisanya, sebanyak 30,3 persen menilai kinerja pemerintah kurang baik, dan 7,3 persen menilai buruk.

"Jika menggunakan rentang nilai 1 sampai 10 bisa dimaknai rapor kinerja pemerintah cukup baik tetapi belum mencapai angka 6," ujar Aman.

Sampai hari ini, Senin (11/5), jumlah kasus positif virus corona secara kumulatif mencapai 14.265 kasus. Dari jumlah tersebut, 2.881 orang dinyatakan sembuh dan 991 orang lainnya meninggal dunia. (cnnindonesia.com)

****

Menanggapi hal tersebut, netijen alias warganet pun tak kalah sigapnya dengan membuktikan berbagai rekam jejak digital yang memperlihatkan kelambanan pemerintah menyikapi Pandemik Corona ini, diantaranya:

Memang lamban. Bahkan ngeledek dan bercanda. pic.twitter.com/duIsxYAGuv
— Imad Hasan Aqil (@Imade_kun) May 11, 2020

Pemerintah memang lamban dalam lamban atasi pandemi ini.
1. tidak ada tindakan pencegahan dengan melakukan pengecekan di pertengahan januari.
2. Statement pejabat publik yg terkesan meremehkan covid.
3. Lamanya mengambil kebijakan (psbb) dari berita positif covid disiarkan.
— se orang rakyat (@Muharta_tde) May 11, 2020

4. Perbedaan statement antara pejabat publik.
5. Kurangnya apd untuk nakes sehingga banyaknya nakes yg menjadi korban.
6. Statement pemerintah untuk mengurangi pemberlakuan psbb.
7. Test/1m pop kita masih di angka 590, di banding filipina yg sudah 1590 test/1m pop.
— se orang rakyat (@Muharta_tde) May 11, 2020