Makin sering terdengar kata-kata “Siapa dia atau siapa kamu” untuk mengadili kebebasan berbicara... makin sering terdengar serangan kepada etnis yang kritis dan mempersoalkan kehadiran mereka dalam demokrasi dan kebebasan.. entahlah... akan ada masa koreksi tapi damai kiranya..
Demokrasi tidak mempersoalkan siapa anda, tapi apa yang anda katakan.. setiap suara dianggap berharga. Negara Pancasila tidak lagi membolehkan adanya serangan kepada identitas ras, suku, agama dan etnis... itu sudah final. Jangan turun ke bawah.. kita harus naik ke atas...
Kita tidak bisa memilih menjadi Arab atau China... menjadi Bugis atau Madura... dan suku bangsa... INDONESIA adalah takdir kita... kita lahir di sini, darah, daging dan tulang kita bersumber dari bumi negeri ini. Kita berbahasa dan Itu mempersatukan kita. Cukup... itu sumpah kita.
Tapi jangan persoalkan cara orang bersikap dan berjuang... jangan hakimi pikiran orang, kebebasan berserikat dan berkumpul serta berpendapat telah tertuang dalam Undang-undang Dasar... sudah final. Jangan perbedaan dianggap halangan. Perbedaan ini syarat kesempurnaan.
Tendensi negara yang kewalahan dengan perbedaan adalah kecenderungan berkembangnya falsafah TOTALITARIAN... ini bahaya dan sekaligus menyedihkan. Seolah kalau kita berbeda dengan sikap pemerintah maka kesetiaan kita kepada bangsa dan negara dipersoalkan. Sedih!
Pemerintah datang dan pergi, setiap 5 tahun berganti. Itu biasa.. dalam demokrasi, kesementaraan itu membuat pemerintah harus sadar bahwa waktu mereka terbatas. Tidak boleh ada pikiran seolah, “Negara adalah aku dan aku adalah negara”. Itu bukan paham demokrasi.
Dalam negara komunis atau totaliter lainnya, ada kesempatan untuk menyebut diri “Negara adalah aku”. Karena rezim tidak berganti. Mereka tidak diberi batas waktu. INDONESIA bukan negara komunis atau totaliter. Ini negara demokrasi. Tolong singkirkan paham totaliter dari sini!.
Mari kita jaga apa yang sudah kita capai... demokrasi dan reformasi kita harus terus berjalan ke depan... kalau pemerintah kawalahan memimpin secara demokratis, bukan rakyat yang harus disuruh diam.. tapi pemerintahan yang harus diganti. Jangan terbalik!
Sumber:
